Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
Regional Head elections in Indonesia are a real manifestation of direct democracy, where the people have a right to choose their regional leaders. The regional heads election is meant to be a very important thing in the discussion in society, where the regional heads election in Indonesia which is held every 5 (five) years is a momentum in determining who becomes the leader of the region. Often there are problems in regional head elections such as SARA issues, money politics to the issue of campaigns carried out outside the predetermined schedule. This makes the state through the law form an institution in terms of supervising regional head elections and elections. To overcome this, the existence of the general election Supervisory Agency (Bawaslu) as an independent supervisory institution is very crucial. In supervising the implementation of elections, ensuring that the democratic process rus fairly, honestly, and transparently. This journal will discuss the role of Bawaslu as a law enforcer in maintaining regional election democracy in Indonesia, focusing on the authority, challenges, and efforts made to increase the effectiveness of supervision.
Keywords
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
References
- Affan, S. (2015). Demokrasi, Partai Politik dan Pemilihan Kepala Daerah. Cosmogov, 1,(1), 12-24.
- Arifulloh, A. (2016). Pelaksanaan Pilkada Serentak Yang Demokratis, Damai dan Bermartabat. Jurnal Pembaharuan Hukum, 3(3), 301–311.
- Bidja, I. (2022). Fungsi Pengawasan Partisipatif Dalam Mewujudkan Pemilu Demokratis. JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan), 6(1), 2034–2041.
- Diniyanto, A., & Sutrisno, W. (2022). Pengawasan Pemilihan Umum di Era Post-Truth: Problem, Tantangan, dan Strategi. Jurnal Adhyasta Pemilu, 5(1), 44–58.
- Fadhilah, O. S. (2024). Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum ( BAWASLU ) Dalam Mengatasi dan Menindak Pelanggaran Pemilihan Umum : Tinjauan Hukum dan Praktik. Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam, 06(1), 53–64.
- Firdaus, S. U. T., & Anam, S. (2020). Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Dalam Menangani Pelanggaran Pemilu 2019. Reformasi, 10(2), 164–177.
- Muhammad Ja’far. (2019). Eksistensi Dan Integritas Bawaslu Dalam Penanganan Sengketa Pemilu. Madani Legal Review, 2(1), 59–70.
- Nugraha, M. N. (2020). Bawaslu Dan Penegakan Hukum Pemilu. AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum, 1(2), 117–126.
- Ramdani, D. (2023). Analisis Peranan BAWASLU Dalam Penegakan Hukum Pemilu Serentak 2024. Journal Pusat Studi Pendidikan Rakyat, 3(1), 167–174.
- Shela, M., & Sutiyo, S. (2019). Peran Bawaslu Dalam Mencegah Money Politics Dalam Pemlihan Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018. Wacana Publik, 12(02), 75–82.
- Simamora, J. (2011). Eksistensi Pemilukada Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Demokratis. Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 23(1), 221.
- Suyatno, S. (2016). Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Tantangan Demokrasi Lokal di Indonesia. Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review, 1(2), 212.
- Wilma Silalahi. (2022). Model Pemilihan Serentak Dan Peranan Komisi Pemilihan Umum Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024. Japhtn-Han, 1(1), 67–79.
References
Affan, S. (2015). Demokrasi, Partai Politik dan Pemilihan Kepala Daerah. Cosmogov, 1,(1), 12-24.
Arifulloh, A. (2016). Pelaksanaan Pilkada Serentak Yang Demokratis, Damai dan Bermartabat. Jurnal Pembaharuan Hukum, 3(3), 301–311.
Bidja, I. (2022). Fungsi Pengawasan Partisipatif Dalam Mewujudkan Pemilu Demokratis. JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan), 6(1), 2034–2041.
Diniyanto, A., & Sutrisno, W. (2022). Pengawasan Pemilihan Umum di Era Post-Truth: Problem, Tantangan, dan Strategi. Jurnal Adhyasta Pemilu, 5(1), 44–58.
Fadhilah, O. S. (2024). Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum ( BAWASLU ) Dalam Mengatasi dan Menindak Pelanggaran Pemilihan Umum : Tinjauan Hukum dan Praktik. Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam, 06(1), 53–64.
Firdaus, S. U. T., & Anam, S. (2020). Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Dalam Menangani Pelanggaran Pemilu 2019. Reformasi, 10(2), 164–177.
Muhammad Ja’far. (2019). Eksistensi Dan Integritas Bawaslu Dalam Penanganan Sengketa Pemilu. Madani Legal Review, 2(1), 59–70.
Nugraha, M. N. (2020). Bawaslu Dan Penegakan Hukum Pemilu. AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum, 1(2), 117–126.
Ramdani, D. (2023). Analisis Peranan BAWASLU Dalam Penegakan Hukum Pemilu Serentak 2024. Journal Pusat Studi Pendidikan Rakyat, 3(1), 167–174.
Shela, M., & Sutiyo, S. (2019). Peran Bawaslu Dalam Mencegah Money Politics Dalam Pemlihan Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018. Wacana Publik, 12(02), 75–82.
Simamora, J. (2011). Eksistensi Pemilukada Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Demokratis. Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 23(1), 221.
Suyatno, S. (2016). Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Tantangan Demokrasi Lokal di Indonesia. Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review, 1(2), 212.
Wilma Silalahi. (2022). Model Pemilihan Serentak Dan Peranan Komisi Pemilihan Umum Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024. Japhtn-Han, 1(1), 67–79.