Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
In enforcing Pilkada violations, the Election Supervisory Agency (Bawaslu) has the authority to supervise and resolve disputes over the electoral and regional election processes. This has been stated in the legislation that Bawaslu is authorized to deal with structured, systematic, and mass administrative violations in the application of law in Indonesia. In its settlement in the Constitutional Court also holds ownership of this authority with regard to disputes over election results that should be able to achieve legal certainty. In Law Number. 7 of 2017 concerning General Election Regulations, Bawaslu's role in monitoring and eradicating money politics is not ideal because it has obstacles that prevent and punish money politics in regional head elections. Bawaslu needs to continue to develop its human resources. The purpose of Bawaslu's establishment is to increase effectiveness as an election supervisory body and supervise the recruitment budget to create honest, fair and election results.
Keywords
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
References
- Abdul, M., et al. (2021). Peran Komisi Pemilihan Umum dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Sinjai. Jurnal Siyasatuna, 2(3).
- Ahkam, J., et al. (2020). Eksistensi Bawaslu dalam pemilihan umum calon anggota legislatif DPRD tahun 2019 dari perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Alauddin Law Development (ALDEV), 2(2).
- Ahmad, J. (2021). Perkembangan sistem pengawasan pemilu di Indonesia. Jurnal Politik Walisongo, 3(1), 1-20.
- Alasman, M. (2021). Kewenangan Badan Pengawas Pemilu dalam penanganan pelanggaran administrasi ditinjau dari perspektif sistem peradilan Indonesia. Audito Comparative Law Journal (ACLJ), 2(2).
- Alif, W. U., & Andi, S. (2020). Putusan N.O. pada permohonan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif di Mahkamah Konstitusi. Alauddin Law Development Journal (ALDEV), 2(2).
- Alimuddin. (2020). Implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Kota Makassar: Studi Bawaslu. Alauddin Law Development (ALDEV), 2(2).
- Amirudin, & Asikin, Z. (2004). Pengantar metode penelitian hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Awaliah, M. (2015). Tariqah Al-Qawaid Wa Al-Tarjamah. Jurnal AdDaulah, 4(2).
- Dahlan, S. (2018). Tindak pidana pemilu dalam perspektif teori keadilan bermartabat. Bandung: Nusa Media.
- Dyah, O. S., & Efendi, A. (2014). Penelitian hukum (Legal Research). Jakarta: Sinar Grafika.
- Huda, U. N. (2020). Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia. fokusmedia.
- IDEA. (2016). Desain sistem pemilu: Buku panduan baru internasional IDEA. Jakarta Selatan: Perludem.
- Kholid, N., & Achmadi, A. (2008). Metode penelitian: Memberi bekal teoritis pada mahasiswa tentang metode penelitian serta diharapkan dapat pelaksanaan penelitian dengan langkah-langkah yang benar. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mukthie, F. (2013). Pemilu, perselisihan hasil pemilu, dan demokrasi (Membangun pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah & penyelesaian perselisihan hasil pemilu secara demokratis). Malang: Setara Press.
- Musfialdi. (2012). Mekanisme pengawasan pemilu di Indonesia. Jurnal Sosial Budaya, 9(1), Januari – Juli.
- Ratna, D. P. (2019). Penanganan penindakan pelanggaran pemilu oleh Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Jakarta: Bawaslu RI.
References
Abdul, M., et al. (2021). Peran Komisi Pemilihan Umum dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Sinjai. Jurnal Siyasatuna, 2(3).
Ahkam, J., et al. (2020). Eksistensi Bawaslu dalam pemilihan umum calon anggota legislatif DPRD tahun 2019 dari perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Alauddin Law Development (ALDEV), 2(2).
Ahmad, J. (2021). Perkembangan sistem pengawasan pemilu di Indonesia. Jurnal Politik Walisongo, 3(1), 1-20.
Alasman, M. (2021). Kewenangan Badan Pengawas Pemilu dalam penanganan pelanggaran administrasi ditinjau dari perspektif sistem peradilan Indonesia. Audito Comparative Law Journal (ACLJ), 2(2).
Alif, W. U., & Andi, S. (2020). Putusan N.O. pada permohonan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif di Mahkamah Konstitusi. Alauddin Law Development Journal (ALDEV), 2(2).
Alimuddin. (2020). Implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Kota Makassar: Studi Bawaslu. Alauddin Law Development (ALDEV), 2(2).
Amirudin, & Asikin, Z. (2004). Pengantar metode penelitian hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Awaliah, M. (2015). Tariqah Al-Qawaid Wa Al-Tarjamah. Jurnal AdDaulah, 4(2).
Dahlan, S. (2018). Tindak pidana pemilu dalam perspektif teori keadilan bermartabat. Bandung: Nusa Media.
Dyah, O. S., & Efendi, A. (2014). Penelitian hukum (Legal Research). Jakarta: Sinar Grafika.
Huda, U. N. (2020). Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia. fokusmedia.
IDEA. (2016). Desain sistem pemilu: Buku panduan baru internasional IDEA. Jakarta Selatan: Perludem.
Kholid, N., & Achmadi, A. (2008). Metode penelitian: Memberi bekal teoritis pada mahasiswa tentang metode penelitian serta diharapkan dapat pelaksanaan penelitian dengan langkah-langkah yang benar. Jakarta: Bumi Aksara.
Mukthie, F. (2013). Pemilu, perselisihan hasil pemilu, dan demokrasi (Membangun pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah & penyelesaian perselisihan hasil pemilu secara demokratis). Malang: Setara Press.
Musfialdi. (2012). Mekanisme pengawasan pemilu di Indonesia. Jurnal Sosial Budaya, 9(1), Januari – Juli.
Ratna, D. P. (2019). Penanganan penindakan pelanggaran pemilu oleh Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Jakarta: Bawaslu RI.