Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
In a democratic system, regional head elections (Pilkada) are one of the important pillars to elect leaders and representatives of the people. However, inaccurate voter data in the integrity of elections often causes problems in the implementation of elections including double data. Double data not only undermines the principle of fairness but also has the potential to reduce public trust in democracy. Therefore, election monitoring is essential to maintain the fairness and openness of the voting process. People's constitutional rights are affected by this issue, as they need assistance to report changes in voter data or match unregistered data. Almost all communities in Medan have conducted matching and research (coklit) properly, according to the election monitoring results. However, the issue of double data is still a problem that must be monitored again by Bawaslu. The author collects information about the 2024 Pilkada from the Election Supervisory Board of Medan City. That there are still many double data that occur in the community. The purpose of this research is to find out how well the coklit works to avoid double data and how it affects voting and fairness. This research shows that most citizens of Medan City have followed the procedures when conducting coklit, thus reducing the possibility of double data. Transparency, public trust, and community engagement in the elections also increased as a result. In addition, this monitoring activity also provides suggestions for improving the double data prevention system, including increasing cooperation between election organizers and independent monitors, expanding coklit socialization to the community, and using artificial intelligence-based technology for automatic detection. Such measures are essential to ensure integrity, fairness and transparency in elections.
Keywords
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
References
- Ansar, L., & Hasmiyati, H. (2024). Tanggung jawab negara terhadap pemenuhan hak aksesibilitas penyandang disabilitas dalam pelaksanaan pemilu. Jurnal Ar-Risalah, 4(2), 31-42.
- Arifin, A. (2006). Imaging in politics. Pustakan Indonesia.
- Azhari, M. A. (2023, 30 Desember). Tantangan penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilih pada Pemilu 2024.
- Bernandus, S. K., & Kalembang, E. (2022). Political parties. Literasi Nusantara.
- Damayanti, R. S., Putri, D. N., & Sinabutar, D. E. (2023). Pertanggungjawaban partai politik dalam pencatutan data diri seseorang tanpa persetujuan. Jurnal Ilmu Hukum: Alethea, 71, 36-48.
- Formasi Disabilitas. (2024, 22 Maret). Pers rilis: Hak politik difabel belum utuh dinikmati pada Pemilu 2024.
- Hendra Gunawan, & Susanto Wibowo. (2016). Web-based permanent voters list application of Riau Province KPU. IT Journal Research and Development, 1(1), Juli 2016.
- Kehik, B. S., & Kalembang, E. (2022). Partai politik. Literasi Nusantara.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kusnaldi, M. A., Syani, N. F., & Afifah, Y. (2022). Perlindungan data pribadi dalam penyelenggaraan pemilu: Tantangan dan tawaran. Lex Renaissance, 74, 710-725.
- Maad, Z. H. (2023). Perlindungan hukum terhadap data pribadi masyarakat dalam pendaftaran dan verifikasi partai politik sebagai peserta pemilihan umum. Wajah Hukum, 72, 584-593.
- Moesafa, Prilatmoko, & Joko, J. (2008). Winning elections amid party oligarchy: Strategic analysis of legislative members' success in winning seats with BPP. Student Library.
- Nazmi, D. (2023). Analisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 tentang kampanye di ranah pendidikan dalam perspektif hak asasi manusia. Unes Law Review, 61, 53-62.
- Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
- Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyampaian Informasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Rahajeng, S. D., Diva, N. P., & Deva, E. S. (2023). Pertanggungjawaban partai politik dalam pencatutan data diri seseorang tanpa persetujuan. Jurnal Ilmu Hukum: Alethea, 71, 36-48.
- Rengganis, V. M. S., Sidiki, H. I., Saputra, F., & Damarjati, W. (2021). Problematika partisipasi pemilih penyandang disabilitas dalam pemilihan serentak lanjutan 2020. Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia, 3(1), 116-137.
- Suari, K. R. A., & Sarjana, I. M. (2023). Menjaga privasi di era digital: Perlindungan data pribadi di Indonesia. Jurnal Analisis Hukum, 61, 132-142.
- Subakti, R. (1992). Understanding political science. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Sultan, W. F., Tamma, S., & Yunus, A. (2022). Perbandingan verifikasi peserta pemilu tahun 2019 dan 2024. Palita: Journal of Social Religion Research, 72, 151-166.
- Triwidiyanti. (2022, 13 September). Pelaku pencatutan NIK untuk parpol terancam 6 tahun penjara. Detikbali.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- Utama, A. S. (2023). Pengaturan partai politik di Indonesia. Andrew Law Journal, 22, 44-52.
References
Ansar, L., & Hasmiyati, H. (2024). Tanggung jawab negara terhadap pemenuhan hak aksesibilitas penyandang disabilitas dalam pelaksanaan pemilu. Jurnal Ar-Risalah, 4(2), 31-42.
Arifin, A. (2006). Imaging in politics. Pustakan Indonesia.
Azhari, M. A. (2023, 30 Desember). Tantangan penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilih pada Pemilu 2024.
Bernandus, S. K., & Kalembang, E. (2022). Political parties. Literasi Nusantara.
Damayanti, R. S., Putri, D. N., & Sinabutar, D. E. (2023). Pertanggungjawaban partai politik dalam pencatutan data diri seseorang tanpa persetujuan. Jurnal Ilmu Hukum: Alethea, 71, 36-48.
Formasi Disabilitas. (2024, 22 Maret). Pers rilis: Hak politik difabel belum utuh dinikmati pada Pemilu 2024.
Hendra Gunawan, & Susanto Wibowo. (2016). Web-based permanent voters list application of Riau Province KPU. IT Journal Research and Development, 1(1), Juli 2016.
Kehik, B. S., & Kalembang, E. (2022). Partai politik. Literasi Nusantara.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Kusnaldi, M. A., Syani, N. F., & Afifah, Y. (2022). Perlindungan data pribadi dalam penyelenggaraan pemilu: Tantangan dan tawaran. Lex Renaissance, 74, 710-725.
Maad, Z. H. (2023). Perlindungan hukum terhadap data pribadi masyarakat dalam pendaftaran dan verifikasi partai politik sebagai peserta pemilihan umum. Wajah Hukum, 72, 584-593.
Moesafa, Prilatmoko, & Joko, J. (2008). Winning elections amid party oligarchy: Strategic analysis of legislative members' success in winning seats with BPP. Student Library.
Nazmi, D. (2023). Analisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 tentang kampanye di ranah pendidikan dalam perspektif hak asasi manusia. Unes Law Review, 61, 53-62.
Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyampaian Informasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Rahajeng, S. D., Diva, N. P., & Deva, E. S. (2023). Pertanggungjawaban partai politik dalam pencatutan data diri seseorang tanpa persetujuan. Jurnal Ilmu Hukum: Alethea, 71, 36-48.
Rengganis, V. M. S., Sidiki, H. I., Saputra, F., & Damarjati, W. (2021). Problematika partisipasi pemilih penyandang disabilitas dalam pemilihan serentak lanjutan 2020. Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia, 3(1), 116-137.
Suari, K. R. A., & Sarjana, I. M. (2023). Menjaga privasi di era digital: Perlindungan data pribadi di Indonesia. Jurnal Analisis Hukum, 61, 132-142.
Subakti, R. (1992). Understanding political science. Gramedia Widiasarana Indonesia.
Sultan, W. F., Tamma, S., & Yunus, A. (2022). Perbandingan verifikasi peserta pemilu tahun 2019 dan 2024. Palita: Journal of Social Religion Research, 72, 151-166.
Triwidiyanti. (2022, 13 September). Pelaku pencatutan NIK untuk parpol terancam 6 tahun penjara. Detikbali.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
Utama, A. S. (2023). Pengaturan partai politik di Indonesia. Andrew Law Journal, 22, 44-52.