Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
The responsibility of fathers for child maintenance in divorce is a crucial issue in family law in Indonesia, regulated by the Civil Code (KUHPerdata) and Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. This journal aims to analyze the legal obligation of fathers in providing maintenance to children after divorce, as well as factors that affect their fulfillment. This study uses a normative juridical method with an analytical approach to relevant legal provisions and case studies from court decisions. The results of the study show that fathers have the responsibility to meet the basic needs of children, including food, clothing, shelter, and education, until the child reaches adulthood or can be independent. Despite clear legal provisions, in practice, many fathers do not fulfill their obligations for various reasons, such as difficult economic conditions and a lack of understanding of legal responsibility. The court has an important role in enforcing this maintenance obligation through a fair judgment and in accordance with the father's ability. The study also found that communication between ex-spouses and support from legal institutions is essential to ensure that children's rights are met. It is hoped that the results of this study can be a reference for policymakers and legal practitioners in an effort to improve the protection of children's rights after divorce.
Keywords
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
References
- Adnan, E. D., Nawi, S., & Busthami, D. S. (2022). Efektivitas tanggung jawab ayah terhadap nafkah anak setelah perceraian (Studi putusan di Pengadilan Agama Klas 1B Sungguminasa Nomor 1038/Pdt.G/2021/PA.SGM). Journal of Lex Generalis (JLG), 3(10), 1743–1755.
- Alijana, E. H. (n.d.). Kedudukan atas peran masyarakat terhadap kejahatan seksual yang terjadi kepada anak. Pamulang Law Review, 5(1), 123–132.
- Amin, M. N., & Hadi, A. (2019). Analisis sosio-normatif terhadap putusnya perkawinan “perceraian” disebabkan adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga. Ummul Qura: Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan, 14(2), 21–31.
- Budhisulistyawati, A. (2018). Dasar hukum pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh anak di bawah umur pada suami akibat perceraian (Studi putusan nomor 12/Pdt.G/2018/PN/Skt). Jurnal Privat Law, 9(2), 358–367.
- Fahrurrozi, F., Dewanta, C., Imawanto, I., Yanto, E., Hamdi, H., Erwin, Y., & Mantika, A. F. (2023). Tinjauan yuridis hak dan kewajiban ayah terhadap anak kandung setelah perceraian (Di Pengadilan Agama Selong Lombok Timur). Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum, 14(1), 126–140.
- Hans, C. M. J., & Chua, J. (2024). Analisis perlindungan hukum atas hak asuh anak dalam perceraian menurut hukum perdata. Jurnal Kewarganegaraan, 8(1), 970–976.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Larantukan, R. S., & Latumahina, R. E. (2025). Perspektif hukum perdata Indonesia dan hukum kanonik terhadap perceraian dalam komunitas Katolik. Journal Evidence of Law, 4(1), 82–88.
- Masrukhin, M., & Damayanti, M. (2020). Hukum progresif penanganan hak nafkah anak dalam kasus perceraian di pengadilan agama (Studi di Pengadilan Agama Karesidenan Surakarta). Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum, 5(1), 25–36.
- Mulyadi, Y. (2016). Kajian perolehan hak asuh anak sebagai akibat putusnya perkawinan karena perceraian. Diponegoro Law Review, 5(2), 1–17.
- Napitupulu. (2011). Pertimbangan hakim terhadap hak asuh anak akibat perceraian orang tuanya. Jurnal Hukum, 1(1), 1–3.
- Nasir, C., Heriyanto, H., & Sutanto, C. (2023). Pertanggungjawaban ayah terhadap anak setelah perceraian dalam hukum perdata. Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP), 6(3), 1203–1209.
- Pradoto, M. T. (2017). Aspek yuridis pembagian harta bersama dalam perkawinan (Tinjauan hukum Islam dan hukum perdata). Jurnal Jurisprudence, 4(2), 85–91.
- Soemiyati. (2007). Hukum perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Liberty.
- Sudarsono. (1994). Hukum perkawinan nasional. Rineka Cipta.
- Suharmanto, T., Muhaimin, M., & Santoso, I. H. (2020). Bapak rumah tangga: Sebuah alternatif profesi?. Jurnal Bisnis Strategi, 29(1), 37–44.
- Witoko, P. A., & Budhisulistyawati, A. (2019). Penyelundupan hukum perkawinan beda agama di Indonesia. Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, 7(2), 251–257.
References
Adnan, E. D., Nawi, S., & Busthami, D. S. (2022). Efektivitas tanggung jawab ayah terhadap nafkah anak setelah perceraian (Studi putusan di Pengadilan Agama Klas 1B Sungguminasa Nomor 1038/Pdt.G/2021/PA.SGM). Journal of Lex Generalis (JLG), 3(10), 1743–1755.
Alijana, E. H. (n.d.). Kedudukan atas peran masyarakat terhadap kejahatan seksual yang terjadi kepada anak. Pamulang Law Review, 5(1), 123–132.
Amin, M. N., & Hadi, A. (2019). Analisis sosio-normatif terhadap putusnya perkawinan “perceraian” disebabkan adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga. Ummul Qura: Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan, 14(2), 21–31.
Budhisulistyawati, A. (2018). Dasar hukum pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh anak di bawah umur pada suami akibat perceraian (Studi putusan nomor 12/Pdt.G/2018/PN/Skt). Jurnal Privat Law, 9(2), 358–367.
Fahrurrozi, F., Dewanta, C., Imawanto, I., Yanto, E., Hamdi, H., Erwin, Y., & Mantika, A. F. (2023). Tinjauan yuridis hak dan kewajiban ayah terhadap anak kandung setelah perceraian (Di Pengadilan Agama Selong Lombok Timur). Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum, 14(1), 126–140.
Hans, C. M. J., & Chua, J. (2024). Analisis perlindungan hukum atas hak asuh anak dalam perceraian menurut hukum perdata. Jurnal Kewarganegaraan, 8(1), 970–976.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
Larantukan, R. S., & Latumahina, R. E. (2025). Perspektif hukum perdata Indonesia dan hukum kanonik terhadap perceraian dalam komunitas Katolik. Journal Evidence of Law, 4(1), 82–88.
Masrukhin, M., & Damayanti, M. (2020). Hukum progresif penanganan hak nafkah anak dalam kasus perceraian di pengadilan agama (Studi di Pengadilan Agama Karesidenan Surakarta). Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum, 5(1), 25–36.
Mulyadi, Y. (2016). Kajian perolehan hak asuh anak sebagai akibat putusnya perkawinan karena perceraian. Diponegoro Law Review, 5(2), 1–17.
Napitupulu. (2011). Pertimbangan hakim terhadap hak asuh anak akibat perceraian orang tuanya. Jurnal Hukum, 1(1), 1–3.
Nasir, C., Heriyanto, H., & Sutanto, C. (2023). Pertanggungjawaban ayah terhadap anak setelah perceraian dalam hukum perdata. Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP), 6(3), 1203–1209.
Pradoto, M. T. (2017). Aspek yuridis pembagian harta bersama dalam perkawinan (Tinjauan hukum Islam dan hukum perdata). Jurnal Jurisprudence, 4(2), 85–91.
Soemiyati. (2007). Hukum perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Liberty.
Sudarsono. (1994). Hukum perkawinan nasional. Rineka Cipta.
Suharmanto, T., Muhaimin, M., & Santoso, I. H. (2020). Bapak rumah tangga: Sebuah alternatif profesi?. Jurnal Bisnis Strategi, 29(1), 37–44.
Witoko, P. A., & Budhisulistyawati, A. (2019). Penyelundupan hukum perkawinan beda agama di Indonesia. Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, 7(2), 251–257.