Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
Increasing violence against children causes public dissatisfaction. Moreover, the crimes were committed by those closest to him. In this case, resolving this problem requires a restorative justice approach that reconciles family relationships between parties. The aim of this research is to determine the legal aspects of the restorative justice approach to acts of sexual abuse committed by minors against minors and the restorative justice approach to acts of sexual abuse committed by minors against minors. The aim of this research is to determine the restorative justice approach to acts of sexual abuse against minors committed by minors. The research method used by the author is qualitative. The conclusion drawn is the first. The restorative justice approach carried out by the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia and the Indonesian District Court judiciary towards criminal acts of sexual abuse against minors committed by minors aims to support the families of victims and minors. perpetrator's family to provide family counseling. Second, the legal perspective of the restorative justice approach adopted by law enforcement officers is consistent with the values of social norms that apply in society. Because basically family values teach us to forgive each other.
Keywords
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
References
- Abidin, A. Z. (1983). Bunga Rampai Hukum Pidana. PT. Pradnya Paramita.
- Anisa. F. (2016). Penegakkan Hukum Kepada Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Dalam Konsep Restorative Justice, ADIL: Jurnal Hukum, 7(2). https://doi.org/10.33476/ajl.v7i2.355
- Anwar, M. (1982). Hukum Pidana Bagian Khusus Jilid II. Penerbit Alumni.
- Gurian, M. (1996). The Wonder of Boys: Cara Membesar Anak Laki-laki Menjadi Pria Sejati. Penerbit Serambi Ilmu Serambi.
- Hadisuprapto, P. (2010). Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangan. Bayumedia Publishing.
- Harkrisnowo, H. (2002). Menelaah konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Dalam Konteks Indonesia). Sinar Grafika.
- Kanter, E. Y., & Sianturi, S. R. (2002). Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesiadan Penerapannya. Penerbit Alumni
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 290.
- Manullang, H. (2019). Pengantar Ilmu Hukum Indonesia. Bina Media Perintis.
- Marlina. (2012). Peradilan Pidana Anak di Indonesia : Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice. Refika Aditama.
- Nainggolan, O. (2019). Pengantar Ilmu Hukum. UHN Press
- Nasution, K. (2005). Hukum Perkawinan I. Academia dan Tazzafa.
- Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Peraturan Kepolisian Negara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Prakoso, A. (2016). Hukum Perlindungan Anak. Laskbang Pres Sindo.
- Sodikin, A. (2023). Islamic Restorative Justice System Sebagai Dasar Pembentukan Hukum Yang Berkeadilan.
- Soesilo, R. (1996). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Politeia.
- Tatumpe, A. (2019). Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dan Hukumannya, Journal Scientia De Lex, 7(3), 1–19.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. (2004). Sekretariat Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. (2012). Sekretariat Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. (2014). Sekretariat Negara.
- Wahyudi, S. (2011). Implementasi Ide Diversi. Genta Publishing.
References
Abidin, A. Z. (1983). Bunga Rampai Hukum Pidana. PT. Pradnya Paramita.
Anisa. F. (2016). Penegakkan Hukum Kepada Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Dalam Konsep Restorative Justice, ADIL: Jurnal Hukum, 7(2). https://doi.org/10.33476/ajl.v7i2.355
Anwar, M. (1982). Hukum Pidana Bagian Khusus Jilid II. Penerbit Alumni.
Gurian, M. (1996). The Wonder of Boys: Cara Membesar Anak Laki-laki Menjadi Pria Sejati. Penerbit Serambi Ilmu Serambi.
Hadisuprapto, P. (2010). Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangan. Bayumedia Publishing.
Harkrisnowo, H. (2002). Menelaah konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Dalam Konteks Indonesia). Sinar Grafika.
Kanter, E. Y., & Sianturi, S. R. (2002). Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesiadan Penerapannya. Penerbit Alumni
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 290.
Manullang, H. (2019). Pengantar Ilmu Hukum Indonesia. Bina Media Perintis.
Marlina. (2012). Peradilan Pidana Anak di Indonesia : Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice. Refika Aditama.
Nainggolan, O. (2019). Pengantar Ilmu Hukum. UHN Press
Nasution, K. (2005). Hukum Perkawinan I. Academia dan Tazzafa.
Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
Peraturan Kepolisian Negara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
Prakoso, A. (2016). Hukum Perlindungan Anak. Laskbang Pres Sindo.
Sodikin, A. (2023). Islamic Restorative Justice System Sebagai Dasar Pembentukan Hukum Yang Berkeadilan.
Soesilo, R. (1996). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Politeia.
Tatumpe, A. (2019). Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dan Hukumannya, Journal Scientia De Lex, 7(3), 1–19.
Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. (2004). Sekretariat Negara.
Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. (2012). Sekretariat Negara.
Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. (2014). Sekretariat Negara.
Wahyudi, S. (2011). Implementasi Ide Diversi. Genta Publishing.