Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
This research aims to explore the principles of legal justice that should be applied in the process of land registration in Indonesia by analyzing whether Law No. 24 of 1997 can successfully create a fair system for all parties. a qualitative approach with normative analysis, this research outlines the various aspects of justice that should be reflected in the law. Research Result, creating a fair and equitable land registration system, there are still various technical, administrative, and social obstacles that hinder the realization of optimal application of the principles of justice. Conclusion in terms of land registration policies and practices to ensure legal justice can be realized more effectively and equitably for all Indonesian people.
Keywords
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
References
- Alimuddin, N.H. (2021). Implementasi sertifikat elektronik sebagai jaminan kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah di Indonesia, SASI, 27(3),335-343.
- Apriani, D. (2017). Sertifikat sebagai alat pembuktian yang kuat dalam hubungannya dengan sistem publikasi pendaftaran tanah. UIR Low Review, 1 (2), 127-136.
- Boedi Harsono, Seminar Nasional, PP Nomor 24 Tahun 1997 (Isi dan penjelasannya), 1997, hlm. 5.
- Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan pelaksanaanya, Jakarta:Djambatan, 2005, hlm, 72-73.
- Esdarwati, S. (2021). Pentingnya kepastian hukum dalam pendaftaran tanah sistematik lengkap (PTSL) untuk masyarakat. JPeHI: Jurnal Penelitian Hukum Indonesia, 2(01), 41-50
- Lubis, M.Y. (2008). Hukum pendaftaran tanah. Bandung: Mandar Maju.
- Mujiburohman, D. A. (2021). Transformasi dari kertas ke elektronik: Telah yuridis dan teknis sertifikat tanah elektronik. BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan, 7(1), 57-67.
- Muljono, B. E. (2016). Pendaftaran tanah pertama kali secara sporadik melalui pengakuan hak. Jurnal independent, 4(1), 20-27.
- Suhattanto, M. A., Sarjita, S., Sukayadi, S., & Mujiburohman, D. A. (2021) kualitas data pertanahan menuju pelayanan sertifikat tanah elektronik. Widya Bhumi, 1(2), 100-114.
- Suroso Ismuhadi, dkk, Pendaftaran tanah di Indonesia, P.T. RelindoJayatama, Jakarta, 1997, hlm. 48.
- Sutaedi, A. (1996). Sertifikat hak atas tanah. Jakarta: Sinar Grafika.
- Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Pasal 8 Ayat 1 sampai dengan Ayat 5,Tentang Pendaftaran Tanah.
- Syafruddin Kalo, dalam http:// www. hukumonline. com/berita/baca/hol19216/aspek-dan-implikasi- hukudalam-pendaftaran-tanah-dan-penertiban - sertifikat- hakhak-atas-tanah, diunduhtanggal 29 Oktober 2013
References
Alimuddin, N.H. (2021). Implementasi sertifikat elektronik sebagai jaminan kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah di Indonesia, SASI, 27(3),335-343.
Apriani, D. (2017). Sertifikat sebagai alat pembuktian yang kuat dalam hubungannya dengan sistem publikasi pendaftaran tanah. UIR Low Review, 1 (2), 127-136.
Boedi Harsono, Seminar Nasional, PP Nomor 24 Tahun 1997 (Isi dan penjelasannya), 1997, hlm. 5.
Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan pelaksanaanya, Jakarta:Djambatan, 2005, hlm, 72-73.
Esdarwati, S. (2021). Pentingnya kepastian hukum dalam pendaftaran tanah sistematik lengkap (PTSL) untuk masyarakat. JPeHI: Jurnal Penelitian Hukum Indonesia, 2(01), 41-50
Lubis, M.Y. (2008). Hukum pendaftaran tanah. Bandung: Mandar Maju.
Mujiburohman, D. A. (2021). Transformasi dari kertas ke elektronik: Telah yuridis dan teknis sertifikat tanah elektronik. BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan, 7(1), 57-67.
Muljono, B. E. (2016). Pendaftaran tanah pertama kali secara sporadik melalui pengakuan hak. Jurnal independent, 4(1), 20-27.
Suhattanto, M. A., Sarjita, S., Sukayadi, S., & Mujiburohman, D. A. (2021) kualitas data pertanahan menuju pelayanan sertifikat tanah elektronik. Widya Bhumi, 1(2), 100-114.
Suroso Ismuhadi, dkk, Pendaftaran tanah di Indonesia, P.T. RelindoJayatama, Jakarta, 1997, hlm. 48.
Sutaedi, A. (1996). Sertifikat hak atas tanah. Jakarta: Sinar Grafika.
Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Pasal 8 Ayat 1 sampai dengan Ayat 5,Tentang Pendaftaran Tanah.
Syafruddin Kalo, dalam http:// www. hukumonline. com/berita/baca/hol19216/aspek-dan-implikasi- hukudalam-pendaftaran-tanah-dan-penertiban - sertifikat- hakhak-atas-tanah, diunduhtanggal 29 Oktober 2013