Main Article Content
Abstract
The Duan Lolat traditional marriage in the Tanimbar community is a tradition that contains high philosophical, social, and cultural values. This tradition not only functions as a form of binding two extended families, but also as a means of preserving cultural identity and strengthening solidarity between indigenous communities. This study aims to examine the philosophical meaning and implementation process of Duan Lolat and its legal position in the national legal system, and identify challenges and efforts to preserve it in the modern era. Using a normative and anthropological juridical approach, it was found that although Duan Lolat is constitutionally recognized through Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution and has high social relevance, its practice still faces legal dualism and minimal guarantees of civil protection, especially for women and children. Therefore, harmonization between customary and national law is needed through a mechanism for registering customary marriages integrated into the state administration system and strengthening customary institutions and cultural education for the younger generation as a preservation strategy.
Keywords
Article Details

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
References
- Ehrlich, E. (1936). Fundamental Principles of the Sociology of Law. Harvard University Press. Cambridge.
- Griffiths, J. (1986). "What is Legal Pluralism?" Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law, 24(1), 3–6.
- Hiariej, J. 2018. “Modernisasi dan Eksistensi Hukum Adat di Maluku.” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 25(3), 475–494. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta. Link
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. Penelitian Hukum. Kencana. Jakarta.
- Moleong, L. J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Musrifah, S. (2017). “Hukum Adat sebagai Living Law dalam Sistem Hukum Nasional.” Jurnal Dinamika Hukum, 17(1), 72–81. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman. Purwokerto. Link
- Nanulaita, Y. T. (2021). “Duan Lolat: Eksistensi Hukum Adat dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Tanimbar.” Jurnal Hukum & Pembangunan, 51(1), 89–103. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta. Link
- Raharjo, E. 2015. “Model Integrasi Pencatatan Perkawinan Adat dan Negara.” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 22(2), 234–238. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta. Link
- Sihombing, F. (2018). “Implementasi Integrasi Pencatatan Perkawinan Adat dan Negara di NTT.” Jurnal Hukum dan Pembangunan, 48(2), 204–205. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2014. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Rajawali Pers. Jakarta.
- Souhuwat, Melkias B. 2017. “Implikasi Hukum Nasional Terhadap Hukum Adat Perkawinan di Maluku.” Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 12(2), 204–215. Universitas Malikussaleh. Aceh. Link
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Alfabeta. Bandung.
- Susanti, D. (2021). “Pergeseran Nilai Tradisi Perkawinan Adat dan Perlindungan Hukum Perempuan.” Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik, 34(2), 121–131. Universitas Airlangga. Surabaya. Link
- Ter Haar, B. 1985. Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terbitan Negara RI. Jakarta. Link
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Terbitan Negara RI. Jakarta. Link
- Van Vollenhoven. 1931. Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië. Brill. Leiden.
References
Ehrlich, E. (1936). Fundamental Principles of the Sociology of Law. Harvard University Press. Cambridge.
Griffiths, J. (1986). "What is Legal Pluralism?" Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law, 24(1), 3–6.
Hiariej, J. 2018. “Modernisasi dan Eksistensi Hukum Adat di Maluku.” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 25(3), 475–494. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta. Link
Marzuki, Peter Mahmud. 2017. Penelitian Hukum. Kencana. Jakarta.
Moleong, L. J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya. Bandung.
Musrifah, S. (2017). “Hukum Adat sebagai Living Law dalam Sistem Hukum Nasional.” Jurnal Dinamika Hukum, 17(1), 72–81. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman. Purwokerto. Link
Nanulaita, Y. T. (2021). “Duan Lolat: Eksistensi Hukum Adat dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Tanimbar.” Jurnal Hukum & Pembangunan, 51(1), 89–103. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta. Link
Raharjo, E. 2015. “Model Integrasi Pencatatan Perkawinan Adat dan Negara.” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 22(2), 234–238. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta. Link
Sihombing, F. (2018). “Implementasi Integrasi Pencatatan Perkawinan Adat dan Negara di NTT.” Jurnal Hukum dan Pembangunan, 48(2), 204–205. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta.
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2014. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Rajawali Pers. Jakarta.
Souhuwat, Melkias B. 2017. “Implikasi Hukum Nasional Terhadap Hukum Adat Perkawinan di Maluku.” Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 12(2), 204–215. Universitas Malikussaleh. Aceh. Link
Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Alfabeta. Bandung.
Susanti, D. (2021). “Pergeseran Nilai Tradisi Perkawinan Adat dan Perlindungan Hukum Perempuan.” Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik, 34(2), 121–131. Universitas Airlangga. Surabaya. Link
Ter Haar, B. 1985. Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat. Pradnya Paramita. Jakarta.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terbitan Negara RI. Jakarta. Link
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Terbitan Negara RI. Jakarta. Link
Van Vollenhoven. 1931. Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië. Brill. Leiden.