Article Sidebar

Download
Download Article

Main Article Content

Abstract

Health Operational Assistance (HOA) is a fund that is used to ease the public burden on financing the health sector, especially service in community health centers, reduction in maternal mortality, infant mortality and malnutrition. Puskesmas Sirombu as a health service unit is used as a medical center for the welfare of the community, but in reality the Puskesmas Sirombu has not been optimal in realizing the budgeted funds. This study aims to determine the transparency and accountability of budget execution Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) at Puskesmas Rawat Inap Sirombu in 2021. The research sample was taken using the method purposive sampling (specific goals or criteria). The data analysis technique used is triangulation method which combines in-depth interviews and document searches and triangulation of sources using different information to do cross check information from several sources, to improve the results of the data obtained when getting different data. Based on the research results, it can be concluded that the Puskesmas Sirombu has implemented its transparency and accountability well but has not been optimal in managing the budget for transportation assistance for Health Operational Officers (BOK), this can be seen from the fact that some of the budget was not realized.

Keywords

Health Operational Assistance (HOA) Transparency Accountability Budget Execution Community Health Centers

Article Details

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

How to Cite
Zai, A. R., Zebua, S. ., Kakisina, S. M. ., & Telaumbanua, A. . (2024). Analysis of Transparency and Accountability of the Health Operational Assistance (BOK) Budget at Sirombu Inpatient Health Center. Golden Ratio of Data in Summary, 4(2), 679–687. https://doi.org/10.52970/grdis.v4i2.663
Download Citation
Endnote/Zotero/Mendeley (RIS)
BibTeX

References

  1. Amshar. (2010). Akuntabilitas dan transparansi dalam pelayanan publik (Studi kasus pelayanan KTP dan KK di Kelurahan Martubung Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan) (Tesis, Universitas Sumatera Utara). Medan: Universitas Sumatera Utara.
  2. Andrianto, N. (2007). Transparansi dan akuntabilitas publik melalui e-government. Malang: Bayumedia Publishing.
  3. Astuti, D. (2014). Analisis penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan pajak reklame di Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar (Skripsi, Universitas Hasanuddin). Makassar: Universitas Hasanuddin.
  4. Bennis, W., Goleman, D., & O'Toole, J. (2009). Transparansi: Bagaimana pemimpin menciptakan budaya keterbukaan. Jakarta: Penerbit Libri.
  5. Budiardjo, M. (1998). Menggapai kedaulatan untuk rakyat. Bandung: Mizan.
  6. Erwantosi. (2010). Analisis efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi Bantuan Operasional Sekolah pada sekolah menengah pertama di Kota Padang (Tesis, Universitas Andalas). Padang: Universitas Andalas.
  7. Faisal, S. M. (2019). Analisis transparansi dan akuntabilitas anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Puskesmas 4 Ulu Kota Palembang (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palembang). Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang.
  8. Ginting, E. N. S. (2015). Analisis pemanfaatan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dalam program promotif dan preventif di Puskesmas Marike Kecamatan Kutamburu Kabupaten Langkat Tahun 2015 (Skripsi, Universitas Sumatera Utara). Medan: Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Sumatera Utara.
  9. Hani, S. U. (2012). Pengaruh pemberian dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) terhadap kinerja Puskesmas Bontonompo II Kabupaten Gowa (Skripsi, Universitas Patria Artha). Makassar: Universitas Patria Artha.
  10. Haryatmoko. (2011). Etika publik untuk integritas pejabat publik dan politisi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
  11. Haslan, A. W. (2014). Implementasi prinsip transparansi dalam pelayanan publik di Kabupaten Gowa (Kantor Pelayanan Terpadu) (Skripsi, Universitas Hasanuddin). Makassar: Universitas Hasanuddin.
  12. Herbert, E. (2003). Financing politics. Jogjakarta: Naran.
  13. Kelana, E. (2013). Implementasi kebijakan alokasi dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas Permata Kecubung Kecamatan Kecubung Kabupaten Sukamara (Tesis, Universitas Terbuka). Sukamara: Universitas Terbuka.
  14. Kristianten. (2006). Transparansi anggaran pemerintah. Jakarta: Rineka Cipta.
  15. Lalolo, L. K. P. (2003). Indikator & alat ukur prinsip akuntabilitas, transparansi & partisipasi. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
  16. Manu, A. D. R. (2021). Efektivitas pemanfaatan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk program KIA di Puskesmas Melolo Kabupaten Sumba Timur Tahun 2020 (Skripsi, Universitas Nusa Cendana). Sumba Timur: Universitas Nusa Cendana.
  17. Mardiasmo. (2006). Perwujudan transparansi dan akuntabilitas publik melalui akuntansi sektor publik: Suatu sarana governance. Jurnal Akuntansi Pemerintahan, 2(1), Mei.
  18. Miles, M. B., & Huberman, M. (1992). Analisis data kualitatif. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
  19. Moleong, L. J. (2007). Metodologi penelitian kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
  20. Ningsih, D. F. (2017). Analisis akuntabilitas dan transparansi program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dalam meningkatkan efektivitas Puskesmas Rumbia Kabupaten Bombana di Provinsi Sulawesi Tenggara (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar). Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.
  21. Nurhadianto, T., & Khamisah, N. (2019). Analisis transparansi pengelolaan keuangan daerah: Studi empiris pada pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Jurnal Technobiz, 3(5), 25-30.
  22. Parawansa, M. I. M. (2014). Evaluasi Bantuan Operasional Kesehatan di Kabupaten Jeneponto (Skripsi, Universitas Hasanuddin). Makassar: Universitas Hasanuddin.
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta.
  24. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun 2021. Jakarta.
  25. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Jakarta.
  26. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas. Jakarta.
  27. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Jakarta.
  28. Peraturan Menteri Keuangan No. 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik. Jakarta.
  29. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta.
  30. Sudaryono. (2017). Metodologi penelitian. Jakarta: Rajawali Press.
  31. Sugiyono. (2019). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D. Bandung: CV. Alphabet.
  32. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Jakarta.
  33. Wulandari. (2014). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kualitas laporan keuangan (Studi kasus pada pemerintah Kabupaten Pinrang) (Skripsi, Institut Cokroaminoto Pinrang). Pinrang: Institut Cokroaminoto Pinrang.

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.