Article Sidebar

Download
Download Article

Main Article Content

Abstract

This study aims to evaluate the management of Village Funds in Pasar V Natal Village in accordance with the Indonesian Minister of Home Affairs Regulations Number 20 of 2018 and 2020. The evaluation focuses on the stages of planning, implementation, administration, reporting, and accountability, and analyzes how they can be optimized to achieve outputs, outcomes, and impacts. The research employs a descriptive qualitative method with a case study approach. Primary data was collected through in-depth interviews with key informants (Village Head, Head of the Village Consultative Body (BPD), Financial Officer, Community Section Head, Community Leader, and a representative from the Community Empowerment Agency) and direct observation. Secondary data was obtained from document studies of the Village Budget (APBDes), financial reports, and relevant regulations. Data analysis was conducted interactively (data reduction, data display, and conclusion drawing) and validated through triangulation of sources and methods. The results indicate that the management of Village Funds in Pasar V Natal Village has been carried out in accordance with regulations in an administrative sense. All stages were executed in accordance with the principles of transparency and accountability, as evidenced by Village Deliberations (Musdes), public information boards, and tiered reporting. The outputs generated include infrastructure development (farm access roads and clean water facilities) and empowerment programs (MSME training and cash-for-work). The outcomes include improved quality of life, reduced unemployment rates, and increased Village Development Index (IDM) status. The long-term impact, beginning to emerge, is the strengthening of the local economy and of village self-reliance.

Keywords

Village Fund Management Accountability Transparency

Article Details

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

How to Cite
Susanda, N., Juniati, I. E., & Fatimah, F. (2026). Optimization of Village Fund Management in Pasar V Village, Indonesia . Golden Ratio of Auditing Research, 6(2), 574–585. https://doi.org/10.52970/grar.v6i2.167
Download Citation
Endnote/Zotero/Mendeley (RIS)
BibTeX

References

  1. Abdussamad, Z. (2021). Metode Penelitian Kualitatif. CV. Syakir Media Press.
  2. Angkasa, N. (2022). Peran Kepala Desa dalam Pengelolaan Dana Desa. Audi Et AP Jurnal Penelitian Hukum, 01(02), 101–107.
  3. Arif, A., Basri, M., & Mustafa, L. O. (2022). Akuntabilitas Birokrasi Pemerintahan Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan Wolo. Publica: Jurnal Administrasi Pembangunan dan Kebijakan Publik, 13(2), 266–274.
  4. Aud, L. A. M. (2024). Optimalisasi Penggunaan Dana Desa Dalam Pelayanan Kesehatan di Desa Danama Kabupaten Mamberamo Tengah. IPDN.
  5. Basri, M., Yulianto, & Prihantika, I. (2020). Peran Kepemimpinan Kepala Desa dalam Peningkatan Indeks Desa Membangun di Kabupaten Pringsewu. Jurnal Administrasi Publik, 2(1), 15–24.
  6. Damayanti, A. Y., Afifah, A. N., & Manurung, H. (2023). Permasalahan Pengelolaan Keuangan Desa Ditinjau dari Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, serta Pertanggungjawaban. Trending: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen, 1(3), 132–141.
  7. Ekowanti, M. R. L., & Tamrin, M. H. (2022). Pengantar Ilmu Administrasi Negara. UD. Mentari.
  8. Fitriani, H. (2024). Peran Kepala Desa dalam Alokasi Dana Desa Di Bidang Infrastruktur. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Juispol), 4(1), 1–12.
  9. Government of Indonesia. (2005). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
  10. Government of Indonesia. (2014). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa.
  11. Government of Indonesia. (2015). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa.
  12. Government of Indonesia. (2016). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN.
  13. Hasan, S., et al. (2022). Manajemen Keuangan. CV. Pena Persada.
  14. Humaeroh, S., Jumiati, I. E., & Maulana, D. (2022). Analisis Transparansi Dalam Mendukung Akuntabilitas Realisasi Dana Desa Pada Desa Muruy Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang Tahun 2020. Jurnal MODERAT, 8(1), 79–91.
  15. Ilmawan, M. Y. (2024). Optimalisasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Di Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin Menurut Perspektif Ekonomi Syariah. Skripsi, UIN Antasari Banjarmasin.
  16. Imawan, A., Megasyara, I., & Vensca, S. N. (2020). Analisis Pendapatan Transfer Desa terhadap Belanja Desa. Journal of Economics, Management, and Business Research (JEMBER), 1(2), 167–177.
  17. Jaya, I. M. L. M. (2019). Accounting Treatment In the Village Public Sector. Gorontalo Accounting Journal.
  18. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
  19. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
  20. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (n.d.). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tentang Pengelolaan Dana Desa.
  21. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Desa Nomor 11 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan Dana Desa.
  22. Khan, M. B. (2024). Optimalisasi Pengelolaan Dana Desa Dalam Mewujudkan Pembangunan Desa Karyamuktir Kecamatan Panyingkiran Majalengka Jawa Barat. Tesis: Unissula.
  23. Latifah, E., Maruf, C., & Lazuardi, A. (2021). Manajemen Keuangan Perusahaan Menurut Perspektif Grestenberg. Zhafir: Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking, 3(2), 63–70.
  24. Lutfiani, I., Herlin, & Rahman, A. (2024). Pengaruh Pengelolaan Keuangan, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Journal of Management and Innovation Entrepreneurship (JMIE), 1(3), 443–454.
  25. Malawat, S. H. (2022). Buku Ajar Pengantar Administrasi Publik. Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin.
  26. Maulana, M. R., & Abrar, M. (2022). Partisipasi Masyarakat dalam Proses Perencanaan RKP Desa. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan (JIM EKP) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala, 7(7), 141–151.
  27. Mawardi, R., Ramadhana, W., & Kamaluddin. (2024). Optimalisasi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat. Economics Science and Administration, 1(2), 22–36.
  28. Meilany, A. N. (2020). Tanggungjawab Kepala Desa dalam Penggunaan Dana Desa Dihubungkan Asas Efektivitas dan Asas Efisiensi. Aktualita, 3(1), 207–226.
  29. Meutia, I. F. (2017). Reformasi Administrasi Publik. CV. Anugrah Utama Raharja.
  30. Misriani, D., Rispawanti, A., Alqadri, B., & Yuliatin. (2023). Penerapan Asas Keterbukaan Pada Pemerintah Desa Dasan Tapen Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat. Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 8(1), 13–19.
  31. Muchiballah, Q. N. A. (2023). Analisis Keberlangsungan Usaha Dan Pengelolaan Keuangan Berdasarkan Economic Entity Concept Pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 12(5), 1–15.
  32. Munti, F., & Fahlevi, H. (2017). Determinan Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa: Studi pada Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen Aceh. Jurnal Akuntansi dan Investasi, 18(2), 172–182.
  33. Muttiarni, A., Amiruddin, & Amelia, R. (2020). Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Timbuseng Kecamatan Pattallasang. Accounting Profession Journal (ApaJi), 2(2), 72–81.
  34. Ningsih, N. H., Indah, D. R., & Praticia, R. (2021). Peran Orangtua Menumbuhkan Minat Belajar Anak Usia 4–5 Tahun Selama Masa Pandemi Di Kelurahan Lanjas Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara. Jurnal Pendidikan Dan Psikologi Pintar Harati, 17(1), 28–43.
  35. Nugraha, G. I. K., et al. (2022). Tinjauan Fungsi Manajemen Keuangan Perusahaan, Pengelolaan Unsur-Unsur Keuangan Perusahaan. Purbalingga: CV. Eureka Media Aksara.
  36. Pardede, P. D. K., Tafonao, D. J., & Buulolo, E. E. (2021). Optimalisasi Penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan Desa Lolosoni Kecamatan Gomo Kabupaten Nias Selatan 2019/2020. Journal of Governance Opinion, 6(2), 78–89.
  37. Pemerintah Kabupaten. (n.d.). Peraturan Bupati tentang pedoman pengelolaan keuangan desa dan klasifikasi belanja desa.
  38. Rudy. (2022). Buku Ajar, Hukum Pemerintahan Desa. Lampung: CV. Aura Publisher.
  39. Rusmiati, S., & Priyono, B. (2021). Evaluasi Pertanggungjawaban Uang Pesediaan di Bendahara Pengeluaran pada Kantor Ditjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Jakarta. Journal of Business Administration Economic & Entrepreneurship, 3(2), 77–84.
  40. Sawir, M. (2021). Ilmu Administrasi Dan Analisis Kebijakan Publik, Konseptual dan Praktik. Sleman: Deepublish.
  41. Sellang, K. (2016). Administrasi dan Pelayanan Publik Antara Teori dan Aplikasinya. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
  42. Setyawati, P., Erawan, E., & Zulfiani, D. (2020). Peran Pengawas Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Sekolah Dasar. eJournal Administrasi Negara, 8(3), 1–13.
  43. Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan RnD. Bandung: Alfabeta.
  44. Suhartono, Arsyad, N., & Amelia, F. (2020). Peran kepemimpinan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (Studi pada pemerintah desa tonasa dan desa mamampang, tombolo pao). INOBIS: Jurnal Inovasi Bisnis dan Manajemen Indonesia, 3(3), 336–353.
  45. Sulistyawati. (2023). Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: K-Media.
  46. Suryana, N., Mumuh, & Hilman, C. (2022). Konsep Dasar dan Teori Partisipasi Pendidikan. Jurnal Inovasi, Evaluasi, dan Pengembangan Pembelajaran (JIEPP), 2(2), 61–67.
  47. Suwarno. (2019). Pengelolaan Keuangan Desa: Perencanaan Sampai Dengan Pertanggungjawaban pada Desa di Kecamatan Cilongok Banyumas. JRAP (Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan), 6(1), 25–37.
  48. Ta'dung, Y. L., & Filadelvia, F. (2023). Analisis Pengelolaan Keuangan Usaha Manik-Manik di Kecamatan Kesu' Kabupaten Toraja Utara. Journal of Management and Social Sciences (JIMAS), 2(1), 218–237.
  49. Thoyib, M., Satria, C., Septiana, & Amri, D. (2020). Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa. Ekonomica Sharia, 5(2), 13–30.
  50. Undang–Undang No. 6 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (1), Pengertian desa.
  51. Widanti, N. P. T. (2022). Prinsip Administrasi Publik. Denpasar: Jagat Langit Sukma.
  52. Yare, M. (2021). Peran Ganda Perempuan Pedagang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Kelurahan Karang Mulia Distrik Samofa. Jurnal Komunikasi, Pilitik dan Sosiologi, 3(2), 17–28.
  53. Zainaddin, Z., Siboy, A., & Andriyansyah, M. F. (2024). Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Malang Perspektif Hukum Positif. Jurnal Dinamika, 30(1), 8824–8840.
  54. Zulfirman, R. (2022). Implementasi Metode Outdoor Learning dalam Peningkatan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Di Man 1 Medan. Jurnal Penelitian, Pendidikan dan Pengajaran, 3(2), 147–153.